Sinarberitajambi.id – Gelombang purnatugas aparatur sipil negara akan mewarnai perjalanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo sepanjang 2026. Sebanyak 179 ASN dijadwalkan mengakhiri masa pengabdiannya, sebuah dinamika yang menuntut pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis agar roda pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Di antara jumlah tersebut, tenaga pendidik menjadi kelompok yang paling banyak memasuki masa pensiun. Kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bungo, ASN yang memasuki masa pensiun terdiri atas 15 pejabat struktural, 56 tenaga teknis, 93 guru jenjang SD dan SMP, serta 15 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas, Dinas Kesehatan, hingga rumah sakit daerah.
Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo melalui Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Kesejahteraan, Afrizal Nurdin, mengatakan dominasi tenaga pendidik yang memasuki masa purnatugas menjadi tantangan yang harus direspons dengan langkah yang terukur.
“Sebanyak 93 guru SD dan SMP akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini menjadi perhatian kami karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak lagi dapat melakukan pengangkatan tenaga honorer di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Atas dasar itu, pemerintah daerah dituntut mencari solusi yang tetap berada dalam koridor peraturan, agar kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah sementara, sekolah maupun perangkat daerah yang mengalami kekurangan personel dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Pembiayaannya dapat bersumber dari komite sekolah ataupun sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bungo, gelombang pensiun bukan sekadar berkurangnya jumlah aparatur, melainkan momentum untuk menata kembali kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan pemenuhan formasi melalui jalur resmi, diharapkan kualitas pelayanan publik tetap terjaga, sementara estafet pengabdian kepada masyarakat dapat terus berlanjut tanpa kehilangan arah.( Helmi)
