Sinarberitajambi.id – JAKARTA — Pemerintah pusat meningkatkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Sejumlah pejabat setingkat menteri ditugaskan turun mengawal penanganan di wilayah yang menjadi titik rawan kebakaran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembagian tugas tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi sekaligus memastikan penanganan karhutla di daerah berjalan maksimal.
“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Ada yang mendapat tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seterusnya,” kata Prasetyo di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, sejumlah menteri koordinator hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat ikut dilibatkan dalam pengawasan dan penanganan karhutla.
Prasetyo menegaskan pembagian wilayah bukan berarti para pejabat tersebut hanya bertanggung jawab pada daerah yang ditugaskan. Skema tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan langkah apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Jambi Masuk Wilayah Prioritas
Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Jambi menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius karena ancaman kebakaran hutan dan lahan masih berpotensi terjadi di tengah kondisi cuaca dan titik panas yang perlu terus dipantau.
Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemadaman dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD serta instansi terkait lainnya.
Meski penanganan terus diperkuat, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk satgas baru khusus karhutla. Prasetyo menilai koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat.
“Saya kira belum. Karena hasil dari lapangan, penanganan dan koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ujarnya.
Jika diperlukan, pemerintah akan menambah dukungan berupa peralatan, helikopter water bombing, APD hingga personel tambahan untuk memperkuat operasi di daerah terdampak.
12.880 Personel Dikerahkan
Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan 12.880 personel untuk memperkuat operasi pengendalian karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Personel tersebut terlibat dalam pemadaman kebakaran, operasi modifikasi cuaca (OMC) serta pemantauan kualitas udara di wilayah yang terdampak maupun berpotensi mengalami karhutla.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat khusus penanganan karhutla di Kalimantan dan berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan peralatan untuk memperkuat pemadaman. Bantuan tersebut mencakup empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor dan selang air.
Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat.
Pemerintah menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan respons cepat. Karena itu, koordinasi pusat dan daerah terus diperkuat agar setiap titik kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Dengan pengerahan ribuan personel, dukungan peralatan dan penugasan pejabat setingkat menteri, pemerintah pusat memastikan penanganan karhutla di enam provinsi prioritas terus dikawal secara langsung dan terpadu.( Ferry)
