Sinarberitajambi.id – MUARO JAMBI – Di tengah banjir informasi yang nyaris tak mengenal batas, tantangan pers bukan lagi sekadar menjadi yang tercepat menyampaikan berita. Tantangan terbesar justru memastikan setiap informasi yang sampai kepada publik benar, teruji, berimbang, dan memiliki pijakan fakta.
Di tengah situasi itulah, Mustopa Burhan kembali dipercaya memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Muaro Jambi untuk masa bakti 2026–2029.
Mustopa resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Muaro Jambi dalam prosesi yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Kompleks Bukit Cinto Kenang, Selasa (11/8/2026).
Pelantikan mengusung tema “Jurnalis Konstruktif di Bumi Sailun Salimbai: Sinergi PWI Mengawal Pembangunan Berkelanjutan dan Menanggapi Disinformasi.”
Tema tersebut bukan sekadar slogan. Di tengah ledakan media sosial dan cepatnya penyebaran informasi, wartawan dituntut mampu berdiri sebagai penjaga kualitas informasi publik.
Sebab, satu informasi yang keliru dapat menyebar lebih cepat daripada proses klarifikasinya. Di ruang digital, kabar palsu dapat membentuk opini, memicu keresahan, bahkan merusak kepercayaan masyarakat sebelum fakta sebenarnya diketahui.
Karena itu, pers tidak boleh kalah oleh kecepatan media sosial.
Wartawan harus bekerja dengan verifikasi, bukan asumsi. Mengedepankan fakta, bukan sensasi. Menyampaikan kritik berdasarkan data, bukan tekanan kepentingan.
Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muaro Jambi.
Hadir pula Ketua dan jajaran pengurus PWI Provinsi Jambi, pengurus PWI Kabupaten Muaro Jambi yang baru dilantik, serta para tamu undangan dari unsur pemerintahan dan masyarakat.
Kembali dipercaya memimpin PWI Muaro Jambi menjadi amanah sekaligus tantangan bagi Mustopa Burhan. Lanskap media telah berubah. Pembaca tidak hanya mengonsumsi berita dari media massa, tetapi juga dari media sosial, kanal digital, dan berbagai platform berbasis teknologi.
Perubahan tersebut menuntut wartawan terus meningkatkan kapasitas.
Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi salah satu prioritas kepengurusan PWI Muaro Jambi 2026–2029.
Pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) akan didorong secara berkala. Tujuannya jelas: memperkuat kemampuan wartawan agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kompetensi tanpa etika juga tidak cukup.
PWI Muaro Jambi menempatkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan profesi. Wartawan harus memahami bahwa setiap berita memiliki konsekuensi terhadap kehidupan orang lain dan kepentingan publik.
Karena itu, pemberitaan tidak boleh dibangun dari rumor, prasangka, ataupun kepentingan tertentu.
Sinergi Boleh, Independensi Jangan Hilang
PWI Muaro Jambi juga berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal pembangunan.
Namun, sinergi bukan berarti tunduk.
Pers tetap harus menjaga jarak kritis dan independensinya. Pemerintah membutuhkan media yang mampu menyampaikan keberhasilan, tetapi pada saat yang sama juga membutuhkan pers yang berani menunjukkan persoalan di lapangan.
Fungsi kontrol sosial tidak boleh hilang hanya karena hubungan kemitraan.
Pers harus tetap menjadi mata dan telinga masyarakat. Ketika kebijakan berjalan baik, pers menyampaikannya secara objektif. Ketika terdapat persoalan, pers juga berkewajiban mengungkapnya berdasarkan fakta dan kepentingan publik.
Di bawah kepemimpinan Mustopa Burhan, PWI Muaro Jambi diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kualitas wartawan dan menjaga marwah pers.
Di Bumi Sailun Salimbai, tantangan pers ke depan semakin jelas: melawan disinformasi, menjaga etika, meningkatkan kompetensi, dan mempertahankan independensi.
Sebab, ketika informasi semakin mudah diproduksi dan disebarkan siapa saja, wartawan harus memastikan bahwa kebenaran tidak ikut tenggelam dalam derasnya arus informasi.( Ferry)
